Yusly Maail: e-KTP saya asli dari Disdukcapil Bandarlampung

309 views
Yusly Maail: e-KTP saya asli dari Disdukcapil Bandarlampung.
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Enggal, Yusly Maail, memamerkan e-KTP miliknya usai oleh Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi di Hotel Emersia, Sabtu (29/2/2020). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – ANGGOTA Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Enggal, Yusly Maail, akhirnya dilantik bersama 99 anggota PPK lainnya oleh Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi di Hotel Emersia, Sabtu (29/2/2020).

Yusly Maail warga RT 07/Lk 1 Kelurahan Rawa Laut sebelumnya diduga memalsukan dokumen kependudukan miliknya dalam seleksi calon anggota PPK.

Pada 20 Februari lalu, Ketua RT 07/Lk 1 Hi Ibrahim mengeluarkan Surat Keterangan Warga yang menyatakan Yusly Maail tidak pernah dibuatkan surat keterangan domisili yang beralamat di Jl KH Mas Mansyur No 46.

Yusly Maail merupakan warga pendatang asal Pekanbaru, Riau.

“Saya kost di situ dan sudah 7 bulan tinggal di sana,” kata Yusly usai acara pelantikan.

Kepemilikan e-KTP dan Kartu Keluarga miliknya sempat diragukan keasliannya karena pria kelahiran 1971 ini tidak terdata sebagai warga setempat dalam Buku Data Penduduk RT 07/Lk 1.

“Saya membawa surat pindah dari Pekanbaru ke alamat tersebut. Dari situlah saya buat e-KTP. Buat e-KTP sekarang kan tak perlu surat pengantar dari RT. e-KTP saya asli dari Disdukcapil,” ujarnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  dan Pencatatan Sipil.

Dalam aturan itu disebutkan, pembuatan e-KTP karena pindah datang hanya membutuhkan surat keterangan pindah dan Kartu Keluarga.

Terkait nomor rumah 46D pada identitasnya, dia menjelaskan, rumah yang dihuninya adalah kost-kostan, terdiri dari beberapa kamar, sementara rumah induk nomor 46.

Sehingga alamat domisili huniannya diberi nomor 46 D.

Namun menurut Sekretaris RT 07/Lk 1 Agusnadi Sahputra, tidak ada rumah nomor 46D di Jl KH Mas Mansyur.

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi mengatakan proses rekrutmen anggota PPK dilakukan transparan dan telah melalui uji publik sebanyak dua kali.

Baca juga:  Ketua DPD Golkar Bandarlampung Diperiksa Bawaslu

“Uji publik itu bagi masyarakat yang ada tanggapan atau masukan bagi calon PPK,” kata Dedy.

Dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan uji publik tahap dua dilakukan mulai 15-21 Februari. Dan 22-25 Februari tahapan klarifikasi.

Tanggapan masyarakat disampaikan dalam bentuk pernyataan tertulis disertai nomor telepon dan identitas yang jelas ke KPU Bandarlampung.

Hal ini untuk menghindari adanya pengaduan dalam bentuk surat kaleng.

“Sampai 21 Februari berakhir tidak ada satupun masukan dari masyarakat. Maka kita umumkan penetapan calon anggota PPK sejak 26-28 Februari, dan hari ini kita lantik,” jelasnya.

“Kalau benar, katakanlah, pemalsuan dokumen dan lain-lain, itu adalah ranah kepolisian. Silahkan saja (laporkan_red).”

Sementara Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengatakan legalitas identitas seleksi anggota PPK bukan ranah lembaganya.

“Kita hanya melihat pemenuhan berkas mereka ketika mendaftar. Punya fotokopi e-KTP dan Kartu Keluarga serta persyaratan lainnya. Itu yang kita lihat,” katanya. (Josua)

KPU Bandarlampung Pilkada 2020 PPK Enggal

Posting Terkait

Tinggalkan pesan