Walhi Lampung : IUP PT Lautan Indonesia Persada cacat administrasi

363 views
Walhi Lampung : IUP PT Lautan Indonesia Persada cacat administrasi.
Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri menyerahkan hasil kajian perizinan terhadap IUP PT Lautan Indonesia Persada kepada Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Senin (9/12/2019). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Mitra Bentala, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, serta Mahasiswa Sanitasi Pencinta Alam dan Lingkungan (Masapala) Poltekes Tanjungkarang memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Lampung, Senin (9/12/2019) siang.

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II membahas persoalan pertambangan pasir laut PT Lautan Indonesia Persada (LIP) di Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri menjelaskan izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki PT LIP tidak memiliki payung hukum atau cacat administrasi.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa amanat UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa setiap provinsi dan daerah tidak boleh terlebih dahulu menerbitkan izin untuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebelum memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),” kata Irfan.

“Dan Provinsi Lampung baru memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K pada Januari 2018,” lanjutnya.

Walhi Lampung menilai sepanjang 2014 hingga 2018 merupakan moratorium izin pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil.

“Tapi Pemprov Lampung menerbitkan 5 IUP dan operasi produksi (OP) di 3 kabupaten di Provinsi Lampung yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tulangbawang. Dan itu semua kita nilai cacat administrasi dalam penerbitannya,” ujarnya.

Pernyataan Walhi didukung oleh Direktur Eksekutif Mitra Bentala Mashabi dan meminta agar Perda No Tahun 2018 yang telah diterbitkan ditujukan untuk melindungi masyarakat dan ekosistem pesisir.

Mitra Bentala meminta Pemerintah Provinsi Lampung tidak takut untuk mencabut IUP PT LIP.

“Ini kan untuk masyarakat banyak, saya pikir kenapa harus takut dengan satu orang tapi bisa mengorbankan banyak orang. Poin pentingnya konkret saja, buat surat pencabutan izin dan kemudian berikan kepada PT LIP agar mereka membaca,” tegas Mashabi.

Baca juga:  Walhi Lampung Sesalkan APK Caleg di Pohon

“Persoalan mereka masih mendapatkan surat perizinan itu kan perkara lain. Karena di Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K itu jelas,” pungkasnya.

Sementara Anggota LBH Bandarlampung Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, Sumaindra Jawardi, mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan sebuah perbuatan melawan hukum.

Izin PT LIP yang diterbitkan di 2015 tidak memiliki payung hukum terkait rencana zonasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Artinya secara amanat UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana kemudian diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penerbitan izin itu belum pada payung hukum yang jelas,” ujar Sumaindra.

Menanggapi aspirasi ketiga LSM tersebut, Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi berjanji akan memperjuangkan aspirasi penolakan warga Pulau Sebesi pada rapat paripurna bersama anggota Komisi II lainnya.

“Dari semua aspek kita melihat, dari masyarakat, regulasi kan sudah jelas dari Perda No 1 Tahun 2018 itu tidak boleh lagi. Itu sebagai catatan kita, dan dinas ini selaku OPD hanya pelaksana teknis. Enggak boleh offside dari Perda yang sudah diundangkan,” kata Wahrul.

Sebelumnya Komisi II DPRD Lampung juga telah mengundang pihak Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Kadis ESDM, Kadis Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kadis Perizinan. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kadis ESDM Prihartono menyampaikan IUP PT LIP sudah sesuai aturan dan sah secara hukum. (*)

Komisi II DPRD Lampung PT Lautan Indonesia Persada Walhi Lampung

Posting Terkait

Tinggalkan pesan