PWI Sumatra Utara Protes Keras Penangkapan Wartawan Media Online

695 views

 

PWI Sumatra Utara Protes Keras Penangkapan Wartawan Media Online

Ketua PWI Sumatra Utara, Hermansjah. (net)

BULETIN7.COM, BANDAR LAMPUNG – PWI Sumatra Utara memprotes keras peristiwa penangkapan wartawan media online sorotdaerah.com oleh Polda Sumatra Utara (Sumut) pada Selasa (6/3/2018) lalu.

Aparat Polda Sumut menjemput paksa Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban, terkait dugaan pemberitaan pencemaran nama baik Kapolda Sumut oleh personel Subdit II/Cyber Crime.

“Upaya penjemputan paksa yang dilakukan aparat itu dinilai dapat mengancam kebebasan pers dan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers,” kata Ketua PWI Sumut, Hermansjah, didampingi Ketua DK PWI Sumut Sofyan Harahap dan Sekretaris Eduard Taher.

Jon Roi Tua Purba dijemput untuk diperiksa atas berita sorotdaerah.com terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan.

Sementara rekannya Lindung Silaban dijemput petugas Polda Sumut pada Selasa 6 Maret 2018 pukul 21.00 WIB diperiksa sebagai Pemimpin Redaksi media online sorotdaerah.com.

Sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Nota Kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Kapolri Nomor: 2/DP/MoU/II/2017- Nomor: B/5/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan yang masing masing ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Kapolri Jenderal Pol Drs Tito Karnavian M A PhD pada Peringatan Hari Pers (HPN) 9 Februari 2017 di Kota Ambon, Maluku.

Selain penjemputan paksa, Polda Sumut juga melakukan pemblokiran akses terhadap situs sorotdaerah.com.

Hal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 2 UU No 40/1999 tentang Pers yang berbunyi pers nasional tidak boleh disensor dan tidak boleh dikenakan pelarangan siaran, terhadap pers nasional tidak boleh dibredel dan terhadap pers nasional tidak boleh dihambat dan dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.

Lebih jauh upaya penghilangan situs itu dinilai melanggar Pasal 18 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana pencara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, sebagaimana Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Demikian pula terkait MoU Dewan Pers dengan Kapolri, PWI Sumut meminta agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) untuk menghentikan proses penyidikan dan diharapkan segera berkordinasi dengan Dewan Pers terkait adanya kasus dugaan tindak pidana bidang pers.

“Khusus proses delik pers sudah diatur dalam UU No 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik dengan menggunakan hak jawab. Oleh karena itu kasus yang menimpa sorotdaerah.com sangat disesalkan. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Ketua PWI Sumut Hermansjah dalam pernyataan tertulisnya. (b7/rds01) 

PWI Sumatra Utara

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan