Mediasi Petambak Udang dan Pemkab Pesisir Barat Deadlock

258 views
Mediasi Petambak Udang dan Pemkab Pesisir Barat Deadlock.
Dari kanan-kiri : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, usai rapat mediasi di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/3/2020). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – OMBUDSMAN RI dan Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi pertemuan petambak udang yang tergabung dalam Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS) dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja Gubernur Lampung, Selasa (10/3/2020) siang, dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Taufik Hidayat.

“Kita hanya memfasilitasi saja, bertemunya para petambak yang ada di Kabupaten Pesisir Barat dengan Bupati dan jajarannya terkait dengan tata ruang wilayah Pesisir Barat,” kata Taufik.

Pemkab Pesibar menutup 8 tambak udang di 3 kecamatan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesibar. Pihak Pemkab berencana menata kawasan tambak udang menjadi kawasan pariwisata sesuai RTRW.

“Masyarakatnya keberatan dan menyampaikan ke Ombudsman RI. Ombudsman RI juga datang ke sini memfasilitasi, memang belum kita selesaikan. Tapi kan rasanya tidak mungkin tambak berdampingan dengan pariwisata. Apalagi di sana wisatanya adalah surfing,” ujarnya.

IPPBS melaporkan penutupan tersebut ke Presiden Joko Widodo, Ombudsman RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Komisi IV DPR RI, pada Kamis (13/11/2019) lalu.

Kemudian pada 4 Desember 2019 lalu, Ombudsman RI mengeluarkan Surat Nomor : B/1314/LM.26-K3/2019/XII/2019 Perihal Penundaan Sementara Penghentian Eksekusi Penutupan Lahan Para Petambak Udang.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai dan ditujukan kepada Bupati Pesibar, Agus Istiqlal.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih yang hadir dalam pertemuan berjanji akan menurunkan tim ke lapangan untuk melihat secara teknis. Hasil temuan akan disampaikan ke instansi pusat dan provinsi, paling lama satu bulan ke depan.

“Perda kan sudah jadi, harus kita hormati juga. Para petambak juga sudah tahu, sekarang tinggal bagaimana mengatasi persoalan ini supaya ada jalan keluarnya. Untuk petambak yang tersisa jangan lagi ekspansi atau eksploitasi,” kata Ahmad.

Baca juga:  Fatikhatul Khoiriyah: kami tahu saran Ombudsman saat sidang DKPP

Terdapat 8 tambak udang yang ditutup oleh Pemkab Pesibar yang tersebar di 3 kecamatan :

1. Kecamatan Lemong : PT Sumatera Seafood Indonesia milik Ferdinan di Pekon Tanjung Jati, Lemong Farm milik Jalaludin & Piter di Pekon Way Batang, Andi Riza Farm milik H Agus di Pekon Way Batang, Archie Ferdiani milik H Herman di Pekon Pardahaga.

2. Kecamatan Pesisir Selatan : Johan Farm di Pekon Way Jambu, L Hendra Raharja di Pekon Marang, Andi Handoyo Farm di Pekon Biha.

3. Kecamatan Ngambur : Tembulih Farm di Pekon Muara Tembulih.

Bupati Pesibar Agus Istiqlal berharap melalui pertemuan hari ini dapat menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak, namun Pemkab tetap bertahan dengan keputusannya untuk menutup tambak udang yang berada di zona wisata.

“Hasil rapat hari ini insyaallah ke depan akan lebih baik. Saya menawarkan kita duduk bicara, kalau Pemda sendiri tetap akan menutup (tambak udang) itu perintah undang-undang,” ujar Agus.

Menurut Agus, penetapan zona wisata yang terbentang dari Ngambur ke Lemong merupakan kebijakan dari beberapa kementerian.

“Kalau mau direvisi nanti, sebuah keputusan jika terdapat kekeliruan, biasa itu,” katanya.

Mediasi Petambak Udang dan Pemkab Pesisir Barat Deadlock.
Ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS) Agusri Syarief. Foto: Buletin7.com

IPPBS menilai berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Pasal 12 Ayat 4 yang masuk sub zona wisata alam pantai/pesisir untuk Kabupaten Pesibar adalah Pantai Labuhan Jukung (KPU-W-P3K-1).

Petambak juga mengaku telah mengantongi izin dengan membayar retribusi Rp150 ribu/KG, dan iuran Rp3 juta/Ha setiap tahunnya.

“Mereka memang berinvestasi sudah lama, tapi mereka juga sudah berpanen-panen raya. Mereka tidak pernah lapor kita kalau panen raya. Begitu kena masalah entah kemana-mana lapornya. Itu manusiawi, biasa itu,” tutup Agus.

Sementara Ketua IPPBS Agusri Syarief berharap Pemkab Pesibar memperpanjang perizinan yang mereka miliki seperti yang disampaikan pada pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga:  Ombudsman RI Pernah Sarankan Tak Pilih Budiono Jadi Timsel

“Tapi kalau enggak bisa ya ganti rugilah, kita kan investasi di situ,” kata Agusri.

Petambak udang menghormati Perda RTRW Pesibar yang telah diundangkan, dan mereka bersedia untuk direlokasi dengan catatan wilayah yang akan ditempati benar-benar bersih.

“Jangan sampai keluar dari lubang yang satu ke lubang yang lain. Saya rasa semua lahan di daerah itu enggak ada lagi yang kosong. Semua sudah punya orang,” ujarnya.

Dia meminta Ombudsman RI bisa mencarikan solusi yang terbaik bagi para petambak udang yang akan ditutup dengan tetap menghormati Perda RTRW Pesibar.

“Jadi pertemuan dengan Ombudsman RI hari ini deadlock. Nanti akan dilanjutkan lagi, tunggu kabar,” pungkas Agusri. (Josua)

Ombudsman RI Pemkab Pesisir Barat Tambak Udang

Posting Terkait

Tinggalkan pesan