KPU, Bawaslu, dan Pemprov Lampung Bahas Pilkada 2020

199 views
KPU, Bawaslu, dan Pemprov Lampung Bahas Pilkada 2020.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (tengah), Anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar (kiri), Ketua KPU Lampung Erwan Bustami (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Pilkada 2020 di Ruang Rapat Utama Gubernur, Jumat (7/2/2020) lalu. Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – SEJUMLAH tantangan di Pilkada 2020 dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas antara Pemprov Lampung, KPU, Bawaslu, dan unsur Muspida di Ruang Rapat Utama Gubernur, Jumat (7/2/2020) lalu.

Sedikitnya 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung akan mengikuti pilkada serentak pada September mendatang.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang memimpin jalannya rapat memutuskan untuk menggelar rapat koordinasi secara rutin agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, dan damai.

“Ini baru pertama kita selenggarakan rakor terbatas dengan penyelenggara pemilu serentak. Oleh karena itu sebelum masuk tahapan pilkada, setiap bulan kita akan secara rutin melakukan koordinasi,” kata Arinal.

Sementara itu Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah seperti penyediaan fasilitas penyimpanan dan pengepakan logistik serta distribusinya.

“Pemerintah daerah juga berkewajiban dalam rangka memfasilitasi Pilkada. Mudah-mudahan Pilkada di 8 kab/kota dapat terlaksana dengan baik,” ujar Erwan.

Dalam Rakortas Pilkada 2020, Komisioner Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar memaparkan tingkat kerawanan di 8 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada serentak.

Berdasarkan data Pemilu 2019, ke-8 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kategori sedang.

Untuk data IKP terbaru, Bawaslu berencana melaunching IKP Pilkada 2020 pada Maret mendatang.

Di tempat terpisah, saat dikonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, dia mengatakan Pilkada 2020 masih rawan akan politik uang, kemudian netralitas ASN atau politisasi birokrasi, penetapan daftar pemilih tetap, mahar politik, dan pemanfaatan program pemerintah oleh calon petahana.

“Dari evaluasi pilkada dan pemilu yang lalu, hal yang mesti menjadi perhatian betul oleh kita pertama soal politik uang. Ini yang terus-terusan menjadi PR kita secara bersama-sama, karena politik uang ini tidak bisa dibebankan hanya kepada Bawaslu saja untuk mengatasinya,” ujar Khoir di ruang kerjanya.

Baca juga:  KNPI Bandarlampung Netral di Pilwakot 2020

Bawaslu juga mengimbau kepada pemerintah, bagi warga yang belum selesai melakukan perekaman e-KTP, bisa melakukan langkah-langkah cepat agar proses pemutakhiran data pemilih ini lebih baik lagi ke depan.

Hingga saat ini, dari 8 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, hanya kota Bandarlampung yang telah menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan kepolisian setempat.

Dana hibah ini diperlukan untuk pengamanan menjelang pilkada serentak pada September mendatang.

KPU Lampung berharap pemerintah daerah di 7 wilayah lainnya segera merespon NPHD dengan domain kepolisian masing-masing.

“Pengamanan ini kan kepolisian dengan pemerintah daerah domainnya. NPHD dengan pemerintah daerah di 8 kabupaten/kota hasil koordinasi, misalnya penyelenggaraan tahapan KPU dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk pengawasan Bawaslu,” tutupnya. (Josua)

Pilkada 2020 Rakortas Pilkada 2020

Posting Terkait

Tinggalkan pesan