KPK Soroti Dapodik Lampung Cegah Kebocoran Dana BOS

369 views

 

KPK Soroti Dapodik Lampung Cegah Kebocoran Dana BOS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar, di ruang kerjanya, Rabu (6/11/2019). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – KPK RI menyoroti potensi kebocoran anggaran pendidikan di berbagai daerah. Data KPK menyebutkan postur anggaran fungsi pendidikan pemerintah pusat, pada 2019 sebesar Rp492,5 triliun dan transfer dana daerah Rp308,387 triliun atau 62,62%.

Koordinator Wilayah III Korsupgah KPK RI, Dian Patria, mengatakan besaran dana tersebut disebabkan masih ditemukannya data pokok pendidikan (dapodik) ganda.

“Anggaran pendidikan besar, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK), adanya data ganda ini berpotensi bocor, inilah yang kita cegah dengan berkoordinasi pada pihak dinas pendidikan,” kata Dian Patria.

Sebelumnya Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan surat edaran terkait percepatan pengisian dapodik.

Surat edaran tersebut terkait percepatan pengisian dapodik, dan ditujukan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Surat edaran tertanggal 25 Oktober 2019 tersebut, menyebutkan data dapodik belum sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan atau soal keberadaan siswa fiktif bahwa yang bersangkutan masih terdata di sekolah tersebut padahal sudah pindah.

Data sistem pertanggal 16 Oktober 2019, masih banyak sekolah dengan status menerima bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum melakukan sinkronisasi dapodik.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengimbau sekolah melakukan sinkronisasi dapodik hingga 31 Okteber lalu.

Sekolah yang tidak melakukan sinkronisasi dapodik tidak akan mendapatkan Bantuan Operasi Sekolah (BOS).

“Dapodik sangat dibutuhkan sebagai bahan perencanaan pendidikan dan pengambilan kebijakan strategis,” kata Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Marlina, Rabu (6/11/2019).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, tercatat ada sembilan sekolah di delapan kabupaten kota yang tidak melakukan sinkronisasi dapodik.

Baca juga:  Disdikbud Lampung Bentuk Tim Analisis SMK Gratis

“Sehingga dihapus atau soft delete dan ditutup,” lanjut Marlina.

KPK Soroti Dapodik Lampung Cegah Kebocoran Dana BOS

Ketua Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Marlina, Rabu (6/11/2019). Foto: Buletin7.com

Kesembilan sekolah tersebar di Kabupaten Lampung Tengah (1), Lampung Timur (2), Lampung Utara (1), Tulangbawang (1), Tulangbawang Barat (1), Waykanan (1), Lampung Selatan (1) dan Kota Bandar Lampung (1).

Berdasarkan penelusuran di website Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Lampung berada di peringkat 11 dari 35 provinsi dengan tingkat verifikasi mencapai 99,56%.  Sebelumnya Lampung berada di posisi 12.

Untuk tingkat SLB peringkat meningkat dari 29 ke 15, jenjang SMA peringkat 15 menjadi 4, dan SMK dari posisi 5 naik ke peringkat 1.

Dari 7.092 total sekolah, sudah ada 7.061 sekolah yang sudah mengupdate atau mengirimkan verifikasi  dapodik, pada semester  ganjil 2019/2020.

“Jadi dari seluruh Indonesia, Lampung termasuk yang tercepat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap merupakan suatu persoalan di nasional terhadap Dapodik, baik itu tumpang tindih atau double data siswa, ataupun yang lain-lain,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Sulpakar. (*)

Dapodik Lampung Disdikbud Lampung KPK RI

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan