Kader Sub PPKBD Pahoman Didampingi LBH Mengadu ke Ombudsman

339 views

 

Kader Sub PPKBD Pahoman Didampingi LBH Mengadu ke Ombudsman

Warga Pahoman didampingi LBH Bandarlampung mengadukan pemotongan insentif kader ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Rabu (9/10/2019). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – WARGA Pahoman yang menjadi kader Sub PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mengadukan pemotongan insentif kader ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Rabu (9/10/2019).

Berdasarkan laporan warga, LBH Bandarlampung mencatat pemotongan insentif juga dialami kader Sub BKB, Poskeskel, dan Posyandu.

“Hari ini sudah kita data di Kelurahan Pahoman ternyata ada 55 kader, baik itu kader Posyandu yang sudah dipotong, dan kerugiannya itu hampir lebih dari Rp10 juta,” kata Anggota LBH Bandarlampung, Suma Indra.

Suma Indra menilai penyaluran dana insentif yang bersumber dari APBD seharusnya mendapatkan pengawasan dari pihak terkait.

“Nah kita melihat proses ini masih secara administratif dulu karena memang insentif kader-kader Posyandu ini kan dari APBD. Artinya ada juga proses pengawasan-pengawasan dari pihak terkait terhadap proses pengawasan anggaran ini,” ujar Suma.

Kader Sub PPKBD Pahoman Didampingi LBH Mengadu ke Ombudsman

Anggota LBH Bandarlampung, Suma Indra. Foto: Buletin7.com

LBH Bandarlampung yang menjadi kuasa hukum warga Pahoman kemudian menindaklanjuti laporan warga ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung.

“Pasca ini kita akan melihat bukti-bukti yang dimiliki kawan-kawan korban ini seperti apa dan kemudian tindak lanjut dari Ombudsman RI seperti apa. Dan kemudian kita menyimpulkan proses langkah hukum selanjutnya apakah kemudian kita akan melakukan pelaporan ke Polres atau Polda, itu pilihan hukum,” katanya.

Warga menuntut oknum-oknum yang melakukan tindakan pemotongan insentif harus ditindak tegas karena ada indikasi hal yang sama juga dialami seluruh kader.

“Bukan bicara memaafkan atau hal lain. Pasti ibu-ibu ini memaafkan pelaku. Tapi proses untuk hal-hal ini kan tidak hanya berdampak ke ibu-ibu. Terhadap pemotongan seperti ini harus ditindak tegas,” tutupnya. (*)

Penulis: 
    author

    Posting Terkait