DKPP Periksa Ketua KPU Lampung Selatan

320 views

 

DKPP Periksa Ketua KPU Lampung Selatan

DKPP periksa Ketua KPU Lampung Selatan (kanan) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 58-PKE-DKPP-IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Sabtu (27/4/2019). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 58-PKE-DKPP-IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, pada Sabtu (27/4/2019), pukul 09.00 WIB.

Abdul Hafiz, selaku Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan merupakan Teradu dalam perkara ini. Dia diadukan oleh Tarmizi, selaku wiraswasta.

Dalam pokok pengaduan, Teradu diminta untuk menindaklanjuti laporan Panwas Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PPK Rajabasa bersama beberapa Ketua PPS dengan jenis pelanggaran, berupa pengkondisian Calon Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat atas nama Imer Darius.

Jika terbukti melanggar, Teradu diminta untuk mendiskualifikasi Caleg dari Partai Demokrat tersebut.

Berdasarkan aduan tersebut, Bawaslu Lampung Selatan sudah mengeluarkan Surat Nomor: 001/TM/PL/Kab/08.04/XI/2018, yang isinya memutuskan bahwa empat orang penyelenggara pemilu, yakni Ketua PPK Nasrul Musa, Ketua PPS Way Muli Nasrul Utami, Ketua PPS Way Muli Timur Santawi Kodratulloh dan Ketua PPS Kerinjing Aminuddin dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran kode etik.

Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2018.

Akan tetapi, Pengadu mengatakan Abdul Hafiz tidak menindaklanjuti putusan dari Bawaslu tersebut.

“Sejak dikeluarkan putusan dari Bawaslu Lampung Selatan pada tanggal 15 Desember 2018, selama satu bulan tidak ada upaya dari Ketua KPU Lampung Selatan untuk tindak lanjuti keputusan tersebut,” kata Tarmizi.

Menanggapi aduan tersebut, Teradu membantah dalil aduan dari Pengadu.

Dalam sidang ini, Abdul Hafiz menjelaskan KPU Kabupaten Lampung Selatan baru menerima surat keputusan dari Bawaslu pada 28 Desember 2018.

Baca juga:  Bawaslu: media garda terdepan tangkal hoaks

“Sejak Bawaslu Lampung Selatan mengeluarkan surat keputusan yang dimaksud pada tanggal 15 Desember 2018 sesuai dalil aduan Pengadu, namun kami baru menerima surat tersebut tanggal 28 Desember 2018,” ujar Abdul Hafiz.

Majelis hakim pun bertanya tentang kronologis dari kejadian tersebut kepada Abdul Hafiz.

“Dari tanggal 15 sampai 28 Desember itu ada jarak waktu 14 hari, kami belum terima surat keputusan dari Bawaslu Lampung Selatan dan disaat bersamaan ada bencana tsunami di Rajabasa dan KPU Lampung Selatan membuka posko bencana untuk membantu korban tsunami dari penyelenggara pemilu,” kata Abdul Hafiz.

Selanjutnya, Teradu menegaskan bahwa KPU Lampung Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno atas pelanggaran kode etik tersebut.

“Setelah menerima surat putusan tersebut, KPU Lampung Selatan melaksanakan Rapat Pleno terkait pelanggaran kode etik tersebut pada 10 Januari 2019 sesuai dengan berita acara No. 03/PA/I/2019 dan dituangkan dalam Surat Keputusan No. 07/HK/Kpts/1801/KPU-Kab/I/2019,” tegasnya.

Dalam surat keputusan tersebut KPU Lampung Selatan memutuskan untuk pemberian sanksi tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua PPK dan peringatan kepada anggota PPS.

“Kami juga telah sampaikan sanksi tertulis tersebut ke Bawaslu Lampung Selatan pada tanggal 11 Januari 2019 dan disampaikan juga ke KPU Provinsi Lampung,” pungkas Abdul Hafiz.

Sidang dipimpin oleh Anggota DKPP Dr Ida Budhiati SH MH dengan anggota majelis, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Lampung, yakni Iskardo P Panggar (unsur Bawaslu), Sholihin (unsur KPU), dan Heryandi (unsur masyarakat). (*)

Bawaslu Lampung DKPP KPU Lampung Selatan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait