Deklarasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang di Pilkada 2020

577 views
Deklarasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang di Pilkada 2020.
Deklarasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang di Lapangan Baruna Kelurahan Panjang, Rabu (4/12/2019). Foto: Buletin7.com

BULETIN7.COM, BANDARLAMPUNG – MENJELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 mendatang, Bawaslu Bandarlampung mendeklarasikan Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang.

Deklarasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang berlangsung di Lapangan Baruna Kelurahan Panjang, Rabu (4/12/2019), dan dihadiri Wali Kota Bandarlampung Herman HN, Camat se-Bandarlampung, Dandim 0410/KBL, seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Bandarlampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan partai politik.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengingatkan bahaya politik uang dalam memilih pemimpin.

“Bagaimana suatu negara, bangsa, akan makmur apabila tiap pemimpinnya sebelum menjadi pemimpin sudah menebar politik uang. Ini sangat berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi, tetapi untuk pembangunan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Masyarakat Bandarlampung diimbau untuk berani menolak politik uang. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaku politik uang baik pemberi dan penerima bisa dikenakan pidana.

“Yang perlu digarisbawahi adalah menerimanya. Masyarakat yang tidak mengetahui aturan, bisa kena pasal karena kurang ingin mengetahui aturan berkaitan dengan kepemiluan,” ujarnya.

Bawaslu akan menggaungkan Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang di daerah-daerah yang dinilai rawan politik uang.

“Ada beberapa tempat yang patut kami berikan catatan khusus seperti Kecamatan Panjang, dan pesisir Telukbetung Barat. Memang bukan daerah rawan tapi beberapa wilayah akan kami pelototi dan intensif menggaungkan tolak politik uang,” katanya.

“Semuanya harus menolak, dari kita untuk kita, dari masyarakat Kota Bandarlampung untuk lima tahun ke depan,” tutupnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pengawasan dan Penindakan, Iskardo P Panggar, menyebutkan ada tiga racun demokrasi dalam setiap pemilu.

“Yang paling akut itu adalah politik uang, kemudian yang kedua kampanye hitam, berita bohong dan hoaks, kemudian yang ketiga intimidasi,” kata Iskardo.

Baca juga:  Dang Ike dan Firmansyah Maju di Pilkada Bandarlampung

Bawaslu Provinsi Lampung tidak hanya mengawasi Pilwakot Kota Bandarlampung, tapi juga 7 wilayah lain yang bersamaan melaksanakan Pilkada 2020.

Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengapresiasi Gerakan Kelurahan Anti Politik Uang, sehingga ke depannya masyarakat mendapatkan pemimpin yang baik. “Saya sangat setuju dengan Deklarasi Kelurahan Anti Politik Uang ini, kalau kita menaburkan uang dan sembako, saat memimpin dia pasti akan mencari ganti uang dan sembako yang dia taburkan. Jadi pemimpin enggak mikirin rakyat lagi tapi mikirin bagaimana mengganti uangnya,” ujar Wali Kota Bandarlampung dua periode ini. (*)

Bawaslu Bandarlampung Pilkada 2020 Politik Uang

Posting Terkait

Tinggalkan pesan